Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

Kopi Arabika Bowongso, Wonosobo

Gunung Sumbing Wonosobo, Antara Jateng - Wilayah Kabupaten Wonosobo di sekitar Gunung Sumbing dan Sindoro cocok untuk pengembangan tanaman kopi arabika, kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Wonosobo Abdul Munir. "Secara hydrologis dan geologis Wonosobo memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam, salah satunya untuk pengembangan kopi arabika," katanya usai melakukan panen perdana kopi arabika di Dusun Jenggeran, Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Rabu. Ia mengatakan, wilayah Wonosobo yang terletak di sekitar Gunung Sindoro dan Sumbing mempunyai kesuburan tanah sangat baik sehingga berpengaruh terhadap potensi perkebunan dan pertanian di wilayah ini. Ia menuturkan, dari luas wilayah sekitar 98.467 hektare, sekitar 65 persen merupakan daerah tegalan atau lahan kering dan pekarangan yang tanah dan iklimnya sangat cocok untuk pengembangan tanaman kopi, salah satunya jenis kopi arabika. Abdul menyebutkan, luas areal tanaman

Undang-undang Pangan

Regulation ( EC ) 178/2002, yang umumnya disebut sebagai Undang-undang Pangan Uni Eropa, menjelaskan prinsip umum tata kelola pangan dan pakan, khususnya terkait keamanan pangan dan pakan, serta menetapkan prosedur untuk hal-hal yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap keamanan pangan dan pakan. Undang-undang Pangan didukung oleh kerangka kerja hukum teknis yang berisi persyaratan bagi Pelaku Usaha Pangan mengenai kebersihan ( Regulations ( EC ) 852/2004 dan 853/2004) serta persyaratan bagi Otoritas Berwenang ( Competent Authorities ) yang bertanggung jawab atas fungsi kontrol pemerintah ( Regulations ( EC ) 882/2004 dan 854/2004). Regulation ( EC ) 178/2002 menetapkan bahwa semua pangan yang diimpor harus memenuhi kriteria yang sama dengan produk yang diproduksi di Negara Anggota. Hal ini berarti bahwa Pelaku Usaha Pangan (produsen) serta Otoritas yang bertanggung jawab untuk kontrol di negara di luar Uni Eropa harus mematuhi persyaratan undang-undang