www.bisnis.com
JAKARTA: Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (Gaeki) dan Pemerintah Indonesia berhasil membawa polemik penerapan sertifikat kopi lestari (coffee certification for sustainability) dalam sidang International Coffee Organization (ICO) pada Maret 2013.
Demikian salah satu hasil penting delegasi Indonesia dalam sidang ICO sesi 109 pada 24-28 September di London.
Ketua Umum Gaeki Hutama Sugandhi menjelaskan dalam acara seminar Coffee Certification for Sustainability pada 25 September dipresentasikan pandangan dari dua perspektif, yaitu negara konsumen dan negara produsen. Dari negara konsumen, para roaster dan LSM Coffee Certification mengupas soal keberhasilan dari penerapan Coffee Certification for Sustainability.
“Dari sisi produsen, Coffee Certification for Sustainability telah menimbulkan kebingungan, khususnya petani kecil dan pelaku usaha, karena jumlahnya cukup banyak dan beragam. Hal itu menimbulkan masalah ekonomi biaya tinggi dan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (4/10).
Delegasi Indonesia yang diwakili pembicara dari Puslitkoka mempresentasikan inisiatif Indonesia dan Asean yang tertuang dalam seminar Asean Coffee Conference pada Juni 2012 di Bali. Negara-negara anggota Asean adi kesepakatan atas inisiatif untuk membangun Coffee Certification for Sustainable ala setiap negara produsen dengan tetap menjunjung kaidah sustainability dari beragam sertifikasi internasional yang ada selama ini.
Hutama menambahkan sertifikasi nasional tersebut diharapkan tetap berbobot, serta lebih mudah diadopsi oleh petani setempat, sehingga tidak terjadi biaya tinggi. “Hal tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara konsumen, sehingga akan dilanjutkan dalam sidang ICO pada Maret 2013 ,” ungkapnya.
Hal penting kedua, ujar Hutama, adalah Gaeki yang mewakili sektor swasta Indonesia dalam pertemuan Private Sector Consultative Board (PSCB) mengangkat permasalahan yang berpotensi menggangu perdagangan kopi terkait dengan penerapan ambang batas residu oleh berbagai negara konsumen.
Dalam kaitan ini Gaeki dan AJCA bersama-sama mengungkap kecemasan atas masalah ambang batas residu peptisida CARBARYL di Jepang yang amat rendah, yaitu 0,01 ppm.
Gaeki, sambungnya, meminta kepada ketua PSCB untuk dibawa di sidang pleno ICO dan menyikapi permasalah tersebut merupakan bagian daripada issue food safety.
“Dalam sidang pleno akhirnya diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pembanding terkait dengan ambang batas residu dan mengambil langkah yang dapat mengklarifikasi masalah tersebut. Kami berharap ICO sebagai institusi internasional dapat membantu menyelesaikan permasalahan sejenis yang dialami antara anggota negara produsen dan konsumen,” ujar Hutama. (bas)
Demikian salah satu hasil penting delegasi Indonesia dalam sidang ICO sesi 109 pada 24-28 September di London.
Ketua Umum Gaeki Hutama Sugandhi menjelaskan dalam acara seminar Coffee Certification for Sustainability pada 25 September dipresentasikan pandangan dari dua perspektif, yaitu negara konsumen dan negara produsen. Dari negara konsumen, para roaster dan LSM Coffee Certification mengupas soal keberhasilan dari penerapan Coffee Certification for Sustainability.
“Dari sisi produsen, Coffee Certification for Sustainability telah menimbulkan kebingungan, khususnya petani kecil dan pelaku usaha, karena jumlahnya cukup banyak dan beragam. Hal itu menimbulkan masalah ekonomi biaya tinggi dan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (4/10).
Delegasi Indonesia yang diwakili pembicara dari Puslitkoka mempresentasikan inisiatif Indonesia dan Asean yang tertuang dalam seminar Asean Coffee Conference pada Juni 2012 di Bali. Negara-negara anggota Asean adi kesepakatan atas inisiatif untuk membangun Coffee Certification for Sustainable ala setiap negara produsen dengan tetap menjunjung kaidah sustainability dari beragam sertifikasi internasional yang ada selama ini.
Hutama menambahkan sertifikasi nasional tersebut diharapkan tetap berbobot, serta lebih mudah diadopsi oleh petani setempat, sehingga tidak terjadi biaya tinggi. “Hal tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara konsumen, sehingga akan dilanjutkan dalam sidang ICO pada Maret 2013 ,” ungkapnya.
Hal penting kedua, ujar Hutama, adalah Gaeki yang mewakili sektor swasta Indonesia dalam pertemuan Private Sector Consultative Board (PSCB) mengangkat permasalahan yang berpotensi menggangu perdagangan kopi terkait dengan penerapan ambang batas residu oleh berbagai negara konsumen.
Dalam kaitan ini Gaeki dan AJCA bersama-sama mengungkap kecemasan atas masalah ambang batas residu peptisida CARBARYL di Jepang yang amat rendah, yaitu 0,01 ppm.
Gaeki, sambungnya, meminta kepada ketua PSCB untuk dibawa di sidang pleno ICO dan menyikapi permasalah tersebut merupakan bagian daripada issue food safety.
“Dalam sidang pleno akhirnya diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pembanding terkait dengan ambang batas residu dan mengambil langkah yang dapat mengklarifikasi masalah tersebut. Kami berharap ICO sebagai institusi internasional dapat membantu menyelesaikan permasalahan sejenis yang dialami antara anggota negara produsen dan konsumen,” ujar Hutama. (bas)
Comments
Post a Comment